Perpajakan #1 : dasar-hukum-asas-teori

 

Perpajakan @ UMB by VED.,SE.,Msi.,Ak.,CA

Pertemuan 1

Materi :


 

Definisi Pajak


 

Pungutan lain

Pajak Daerah & Retribusi Daerah : UU 28/2009


Retribusi Daerah

Pungutan daerah àsehubungan dengan pelayanan daerah (jasa dan perijinan) dari pemerintah daerah


Tata Cara Pemungutan Retribusi

Dasar pemungutan à SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) à atau dokumen lain yg dipersamakan (bentuk karcis,tiket,kupon, invoice) à rekap bulanan atas total retribusi à ditagihkan dg STRD (surat tagih retribusi daerah) ** mekanisme tagih & lapor : sesuai dg ketetapan Pemda

Fungsi Pajak


Dasar teori pemungutan Pajak


 

Kedudukan Hukum Perpajakan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hokum-hukum sebagai berikut :

  1. Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu     dengan individu lainnya.
  2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum public ini terdiri dari : Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha ( Hukum Administrasi ), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

 

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

  1. Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
  2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:
    a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

    b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

    c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

Pengelompokan Pajak


Stelsel Pajak


Sistem Pemungutan Pajak

admin

orang biasa - dosen biasa - praktisi biasa

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: