Perpajakan – Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SURAT KETETAPAN PAJAK (skp)

(sumber : dirjen pajak RI)

 

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (skp) hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

 

Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

a.Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

b.Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

c.Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

d.Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

e.Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

 

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak

a.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

c.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

d.Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

e. Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam hal :

– Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

– Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung;

– WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;

– Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang PPN, tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

– Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur

Pajak,

Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak dikenai sanksi.

Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali.

 

Daluwarsa Penetapan Pajak

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

 

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung

persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

 

Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari :

 

a.Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;

b.Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;

c.Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

 

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:

– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

– Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

– Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

– Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

– Surat Tagihan Pajak (STP);

– Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

– Surat Keputusan Keberatan

– Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

– Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

 

Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak

Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.

 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.

 

2.Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan;

b.Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang

mengenakan sanksi administrasi tersebut;

c.Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

d.Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu

SKPKB atau suatu SKPKBT.

3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

 

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

2.Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;

b.Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.

 

3.Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

 

Permintaan penjelasan/pemberian keterangan tambahan

a. Untuk keperluan pengajuan permohonan , WP dapat meminta penjelasan/keterangan

tambahan, dan Kepala KPP wajib menjawabnya secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar

pengenaan, pemotongan atau pemungutan.

 

Catatan :

WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan di atas.

b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan.

 

Lain-lain

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung

persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak

 

Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari :

a.Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;

b.Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;

c.Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

 

Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak

Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1.Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.

2.Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan:

a.Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan;

b.Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang

mengenakan sanksi administrasi tersebut;

c.Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

d.Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

 

Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak;

b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya terhutang.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

admin

orang biasa - dosen biasa - praktisi biasa

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: