RINGKASAN PERKULIAHAN AKUNTANSI PAJAK

 

RINGKASAN PERKULIAHAN AKUNTANSI PAJAK

(VeD., SE.,Msi.,Ak.,CA)

 

 

 

SPT Tahunan PPh ( 250304 )

 

  • Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ?

    Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT):

    Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

  • Apa fungsi SPT ?

    Sebagai sarana WP untuk:

    • Bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :
      • Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
      • Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak;
      • Harta dan kewajiban;
    • Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
    • laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
    • laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

     

  • Dimanakah Wajib Pajak dapat memperoleh SPT ?

    Setiap WP pada dasarnya harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP4.

 

  • Bagaimana cara pengisian SPT dan siapa yang berwenang menandatangani ?

    Cara pengisian SPT dan yang menandatanganinya:

    SPT harus diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani oleh Wajib pajak. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus.

 

  • Kapankah batas waktu Pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29) ?

    Batas waktu pelunasan setoran akhir (PPh Pasal 29):

    Kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT Tahunan disampaikan.

 

  • Bagaimana prosedur penyampaian SPT ?

    Prosedur penyampaian SPT:

    SPT disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP/Kapenpa setempat.

     

  • Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT ?

    Syarat-syarat permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan:

  1. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir;
  2. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara;
  3. Melunasi kekurangan penyetoran pajak yang terutang.

     

  • Sanksi apa yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPT ?

    SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan , dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

  1. Rp50.000,- untuk SPT Masa;
  2. Rp100.000,- untuk SPT Tahunan.

 

  • Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan ?

    Syarat bagi Wajib Pajak untuk dapat membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh:

    Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan atas kemauan sendiri:

  1. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak:
  • menyampaikan pernyataansecara tertulis;
  • melunasi pajak yang kurang dibayar;
  • ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT;
  1. Sesudah dilakukan tindakan pemeriksaan:
  • sepanjang belum dilakukan tindakan. penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
  • mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut;
  • melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
  • ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar;
  1. Sesudah jangka waktu pembetulan SPT berakhir:
  • belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;
  • mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, yang mengakibatkan:

    –    pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau

    –    rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau jumlah harta menjadi lebih besar; atau jumlah modal menjadi lebih besar;

  • melunasi kekurangan pajak yang kurang dibayar;
  • ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar.

 

 

 

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK ( 250304 )

 

  1. Apa pengertian Surat Tagihan Pajak (STP)

    Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga.

 

  1. Apa fungsi Surat Tagihan Pajak ?

    Fungsi Surat Tagihan Pajak:

    1. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;
    2. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda;
    3. sarana untuk menagih pajak.

 

  1. Dalam hal apa Surat Tagihan Pajak diterbitkan ?

    Sebab diterbitkannya STP:

    1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
    2. berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung;
    3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
    4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP;
    5. Pengusaha yang tidak/bukan PKP membuat Faktur Pajak.
    6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap.

       

  2. Sanksi administrasi apa saja yang dapat ditagih dengan STP ?

    Jenis administrasi yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak:

    1. denda administrasi Rp. 50.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa;
    2. denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
    3. denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi Pengusaha yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak;
    4. bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurarng bayar;
    5. bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya

 

  1. Apakah yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak ?

    Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.

 

  1. Apa yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ?

    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

     

  2. Dalam hal apa SKPKB diterbitkan ?

    SKPKB diterbitkan dalam jangka jangka 10 tahun apabila:

    –    berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

    –    SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran

     

  3. Apa yang dimaksud dengan SKPKBT ?

    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

    1. SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak,
    2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
    3. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang pajak dan tidak ada kredit pajak.

 

UTANG PAJAK ( 250304 )

 

  1. Apa pengertian Utang Pajak ?

    Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

     

  2. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran ?

    Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak.

    Surat Teguran dikirimkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak melunasai utang pajak 7 hari setelah jatuh tempo.

     

  3. Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa ?

    Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.

    Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak belum melunasi utang pajak setelah 21 hari sejak tanggal surat Tegoran.

    Bersamaan dengan penyampaian Surat Paksa tersebut Wajib Pajak dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp. 25.000,-

    Wajib Pajak wajib melunasi utang pajak dalam waktu 2 x 24 jam

 

  1. Apa kewajiban WajibPajak berkaitan dengan pelaksanaan sita

    Kewajiban Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan sita

    –    membantu Juru Sita dalam melaksanakan tugasnya

    –    memperbolehkan Juru SIta untuk memasuki ruangan,tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak

    –    memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan

    –    barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

     

  2. Apa yang dimaksud dengan lelang ?

    Tindakan lelang dilakukan apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan dilakukan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak. Tindakan Lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara.

    Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumumam lelang di surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

     

  3. Apa saja hak-hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pelunasan utang pajak ?

    Hak-hak Wajib Pajak yang berkaitan dengan pelunasan utang pajak:

    1. meminta juru sita memperlihatkan tanda pengenal Juru Sita Pajak Negara
    2. menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan
    3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang
    4. Sebelum Pelaksanaan lelang, mendapat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.

 

F.     KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DAN PENCATATAN (250304 )

 

  1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan ?

    Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan/pencatatan:

    1. diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
    2. sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur keadaan kas dan bank, daftar utang piutang, daftar persediaan barang, dan membuat neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak;
    3. diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
    4. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.
    5. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia.
  • Wajib Pajak Oarang Pribadi, di tempat kegiatan atau di tempat tinggal
  • Wajib Pajak Badan, di tempat kedudukan

 

  1. Apa yang dimaksud dengan pembukuan ?

    Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang:

  • keadaan harta
  • kewajiban atau utang
  • modal
  • Penghasilan dan biaya
  • harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tariff 0% dan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Yang ditutup dengan menyusun Laporan keuangan berupa neraca dan Perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

 

  1. Siapa saja yang Wajib menyelenggarakan pembukuan ?

    Yang wajib memyelenggarakan pembukuan:

    1. Wajib Pajak (WP) Badan
    2. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

     

  2. Apa tujuan pembukuan ?

    Tujuan pembukuan:

    1. mempermudah pengisian SPT;
    2. mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
    3. mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM;
    4. mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas

     

  3. Siapa saja yang diperkenankan meyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah?

    Yang dapat melakukan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah:

    1. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing;
    2. Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya pertambangan;
    3. Wajib Pajak dalam rangka kontrak bagi hasil;
    4. Wajib Pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri;
    5. Bentuk Usaha tetap (BUT).

       

  4. Apa persyaratan bagi Wajib Pajak untuk diperkenankan menyelengggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah ?

    Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyelengggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah:

    1. bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang boleh dipergunakan adalah bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
    2. mendapat izin Menteri Keuangan;
    3. permohonan izin kepada Menteri Keuangan harus dilampiri dengan:
  • Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 tahun
  • Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir
  • Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan:

–    fotokopi NPWP

–    fotokopi Akte Pendirian, atau dokumen lain yang serupa (bagi WP BUT)

Jika telah memnuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan diterima

 

  1. Apa yang dimaksud dengan pencatatan ?

    Pencatatan:

    Pencatatan adalah pengumpulan data secar teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

 

  1. Apa tujuan pencatatan bagi Wajib Pajak ?

    Tujuan pencatatan:

    1. mempermudah pengisian SPT
    2. mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak
    3. mempermudah penghitungan PPN dan PPn BM

 

  1. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan ?

    Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan penghasilann netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.

    Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan :

    1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp. 600.000.000,00
    2. memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
    3. menyelenggarakan pencatatan.

     

    Wajib Pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan akan menggunakan Norma Penghitungan sebagai dasar penghitungan pajaknya kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih untuk menggunakan pembukuan.

    Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka Penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh

     

 

 

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (250304 )

 

Apa yang boleh dikurangkan ?

Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
  • Penyusutan atas harta berwujud dan amortisasi atas hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
  • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
  • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
  • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
  • Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
  • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
    • telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial; dan
    • telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
    • telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
    • Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP,

      yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

  • Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, biaya administrasi kantor pusat yang boleh dikurangkan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ).

 

Untuk dapat dikurangkan atau dibebankan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, biaya atau pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak Dengan demikian biaya atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dikurangkan atau dibebankan. Biaya bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak boleh dikurangkan atau dibebankan, apabila dividen yang diterimanya bukan merupakan Objek Pajak. Akan tetapi dalam hal ini biaya bunga pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Apa yang tidak boleh dikurangkan ?

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan :

  • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti : dividen, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  • Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  • Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
  • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  • Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang bukan merupakan Objek Pajak, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
  • Pajak Penghasilan.
  • Biaya atau pengeluaran pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan atau orang yang menjadi tanggungannya.
  • gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
  • Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Dalam menentukan besarnya laba suatu BUT, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dikurangkan adalah :
    • royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
    • imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
    • bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

     

Bagaimana perlakuan pajak terhadap kerugian fiskal ?

Dalam hal penghasilan bruto setelah pengurangan menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan Penghasilan Kena Pajak mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

 

PENILAIAN HARTA DAN PERSEDIAAN BARANG (250304 )

 

1. Bagaimana cara penilaian harga perolehan atau harga jual / pengalihan harta dan cara penilaian persediaan barang ?

  • Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.
  • Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
  • Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
  • Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah :
    • yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
    • yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
  • Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal ( inbreng ) bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
  • Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama ( FIFO ).

 

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (250304 )

 

1. Apa dan bagaimana ketentuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan ?

 

  • Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.

 

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI (250304 )

 

  1. Bagaimana cara penyusutan harta berwujud
  • Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dengan metode garis lurus ( straight-line method ) dan atau metode saldo menurun ( declining balance method ) secara taat azas.
  • Khusus bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.
  • Penyusutan untuk pertama kali dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
  • Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
  • Dasar penyusutan atas harta yang telah dilakukan penilaian kembali ( revaluasi ) adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
  • Menteri Keuangan menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud dan ketentuan khusus mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu.
  • Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta atau pada tahun terjadinya penggantian asuransi atas persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
  • Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

 

  1. Bagaimana cara amortisasi harta tak berwujud ?
  • Amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dengan metode garis lurus ( straight-line method ) dan atau metode saldo menurun ( declining balance method ) secara taat azas.
  • Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan table masa manfaat dan tarif amortisasi.
  • Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
  • Pengeluaran sebelum operasi komersial dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai dengan table masa manfaat dan tarif amortisasi.
  • Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak lainnya, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
  • Apabila terjadi pengalihan harta dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah berupa harta tak berwujud yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

 

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (250304 )

 

  1. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ?

 

  • Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebas yang merupakan standar umum besarnya penghasilan neto yang dianggap normal atau wajar, yang dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

  1. Siapa yang dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ?
  • Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang peredaran atau penghasilan brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00. Besarnya batasan peredaran bruto dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  • Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
  • Wajib Pajak yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pencatatan sebagai pengganti tidak menyelenggarakan kewajiban pembukuan.
  • Apabila Wajib Pajak tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, maka dianggap memilih menyelenggarakan kewajiban pembukuan.
  • Apabila ternyata Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

  1. Apa yang dimaksud dengan Norma Penghitungan Khusus ?

 

  • Norma Penghitungan Khusus adalah persentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto usaha untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Norma Penghitungan Khusus Wajib Pajak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

  1. Wajib Pajak tertentu mana saja yang dikenakan pajak dengan Norma Penghitungan Khusus ?
  • Perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional.
  • Perusahaan asuransi luar negeri.
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi.
  • Perusahaan dagang asing.
  • Perusahaan yang melakukan investasi dengan pola ‘bangun-guna-serah’ ( build-operate-transfer ).
  • Wajib Pajak tertentu lainnya.

admin

orang biasa - dosen biasa - praktisi biasa

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: